“Pencatatan Kelahiran Anak Hasil Perkawinan Campuran Pasca Berlakunya UU No. 122006 tentang Kewarganegaraan Indonesia”

Del.icio.us Digg Reddit Technorati Furl
24-01-2008 09:06:39 PM - Rangkuman Dialog Interaktif dan Seminar - Oleh Admin - Dilihat : 12501 kali 

“Pencatatan Kelahiran Anak Hasil Perkawinan Campuran Pasca Berlakunya UU No. 12/2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia”

T o p i k:

“Dampak dan pengaruh pemberlakuan ketentuan UU No. 12 Tahun 2006 terhadap anak hasil perkawinan campuran terhadap masyarakat”

Makalah ini disampaikan pada acara Seminar yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Hukum Perdata (LKHP) Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tanggal 21 Desember 2006

RISET DAN USULAN DARI KPC MELATI DARI PENGALAMAN TIM RISET KPC MELATI DI LAPANGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT

Menyoalkan:

Tatacara Pelaksanaan

PERATURAN MENTERI No. M.01-HL.03.01 Tahun 2006

berkaitan dengan PASAL 41 UU No. 12 Tahun 2006

tentang KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

I. PERJUANGAN KPC MELATI

Kami, Keluarga Perkawinan Campuran Melalui Tangan Ibu (KPC MELATI), adalah perkumpulan yang mewadahi kepentingan perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan pria Warga Negara Asing (WNA) dalam sebuah perkawinan campuran yang sah menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

* Visi KPC Melati adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, keutuhan dan perlindungan hukum bagi keluarga perkawinan campuran, terutama bagi perempuan Indonesia serta anak yang dilahirkan dalam perkawinan campuran.

*Misi KPC Melati bertujuan untuk membantu pelaksanaan penghapusan segala bentuk perlakuan diskriminasi baik dalam bidang hukum maupun dalam masyarakat sebagai akibat dari Undang-Undang yang berlaku serta stigma sosial yang saat ini masih melekat pada perkawinan campuran.

Program Kerja KPC MELATI Tahun 2006 – 2007 meliputi:

* Mensosialisasikan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pelaksana yang berlaku dan berkaitan langsung dengan Keluarga Perkawinan Campuran kepada masyarakat umum dengan cara talkshow, roadshow, diskusi ilmiah, dialog interaktif, dll.

* Melibatkan diri secara aktif dan secara konsisten memberikan usulan dan masukan bagi perubahan Undang-undang yang berkaitan langsung dengan UU Kewarganegaraan, UU Administrasi dan Kependudukan, RUU Keimigrasian, RUU Pokok Agraria, RUU Perkawinan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keluarga perkawinan campuran khususnya hak-hak perempuan warga Negara Indonesia yang menikah dengan pria asing.

* Mengumpulkan data yang berkaitan dengan visi dan misi perkumpulan dan mengadakan serta mengupayakan advokasi dan sosialisasi perubahan UU.

* Bekerjasama dengan Instansi Pemerintah yang terkait dalam membangun sarana dan prasarana pelayanan terpadu satu atap bagi kepentingan keluarga perkawinan campuran, khususnya perempuan WNI dalam perkawinan campuran.

II. LANDASAN HUKUM

Disahkannya Undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU Kewarganegaraan) pada tanggal 1 Agustus 2006 oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, memberikan semangat dan harapan baru bahwa Negara benar-benar menjamin dan melindungi kepentingan dan hak dasar bagi perempuan WNI yang menikah dengan pria WNA untuk bersama menurunkan kewarganegaraan kepada keturunan mereka.

Prinsip yang termaktub dalam UU Kewarganegaraan tersebut sangat jelas yaitu:

1. Prinsip persamaan di dalam hukum dan pemerintahan;

2. Prinsip perlindungan terbaik bagi kepentingan anak;

3. Prinsip kewarganegaraan ganda terbatas;

4. Prinsip perlindungan maksimum;

5. Prinsip non diskriminatif.

Dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dari UU Kewarganegaraan, titik taut agar anak memperoleh Kewarganegaraan Indonesia adalah bila salah satu dari kedua orang tuanya adalah WNI, dan dengan prinsip perlindungan terbaik bagi kepentingan terbaik anak maka dalam Bab VII Ketentuan Peralihan Pasal 41 dari UU Kewarganegaraan anak-anak yang telah dilahirkan sebelum UU Kewarganegaraan disahkan dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pendaftaran.

UU Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006 BAB VII Ketentuan Peralihan Pasal 41:

Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf I dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Ketentuan dari Bab VII Ketentuan Peralihan Pasal 41 dari UU Kewarganegaraan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri No. M.01-HL.03.01 Tahun 2006 (Permen). Persyaratan terhadap permohonan tersebut diatur dalam Pasal 4 Permen.

Namun dalam kenyataannya dalam Pasal 4 ayat 2 terdapat perbedaan interpretasi yang sangat mendasar yang dapat mengakibatkan tidak dapat dinikmatinya hak perempuan WNI dalam menurunkan kewarganegaraannya kepada keturunannya, yang telah sekian puluh tahun diabaikan dan dirugikan oleh negara. Hal ini menurut KPC MELATI merupakan bentuk kemunduran dengan tetap dipeluknya paradigma lama.

Permen No. M.01-HL.03.01 Tahun 2006 Pasal 4 Ayat 2:

Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:

1. Fotokopi kutipan akte kelahiran anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia;

2. Surat pernyataan dari orang tua atau wali bahwa anak belum kawin;

3. Fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor orang tua yang masih berlaku yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia; dan

4. Pas foto anak terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak 6 (enam) lembar.

Seharusnya persyaratan dalam Pasal 4 dari Permen ditujukan bagi orang tua yang berwarganegara Indonesia saja, hal ini sesuai dengan alur jiwa dari UU Kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 yakni seorang memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena salah satu orang tuanya adalah WNI.

III. INDEX MASALAH DI LAPANGAN

Penelitian dan hasil temuan KPC MELATI setelah Peraturan Menteri terbit pada tanggal 26 September 2006.

Pendaftaran kewarganegaraan langsung ke Kantor Wilayah.

Tim Riset KPC MELATI langsung terjun lapangan yaitu ke Kantor Wilayah Dephukham DKI Jakarta sebagai pintu gerbang pertama yang menangani proses permohonan pendaftaran anak menjadi WNI.

Tim Riset secara proaktif dan berkala melakukan pengawalan terhadap aplikasi tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia yang diatur oleh Permen yang sekarang berjalan bagi pelaku perkawinan campuran terutama oleh ibu-ibu WNI yang ingin segera mendaftarkan anaknya menjadi WNI.

Masalah-Masalah masih ada saja kendala dalam praktek lapangan

Teori dan praktek beda di lapangan

Index Permasalahan dari Permen ini terbagi dalam kategori:

1. Dokumen Keluarga Perkawinan Campuran

Dilemma: Kurangnya pengetahuan hukum ibu WNI alias buta hukum. Ini juga karena kurangnya sosialisasi dari bagian penerangan pemerintah kepada masyarakat dan kadang kesimpang-siuran informasi yang diberikan oleh pejabat. Akibatnya membingungkan dan meresahkan masyarakat yang membutuhkan kejelasan dan kepastian hukum yang berlaku.

2. Dokumen Anak WNA

Inti permasalahan yang dilakukan oleh ibu-ibu WNI terhadap anaknya yang mestinya berstatuskan WNA pada versi UU Kewarganegaraan No. 62 th. 1958 yang masih diskriminasi gender terhadap Akte Lahir Anak Ius Sanguinis Patriarki. Dampak psikologisnya, bahwa ibu WNI tidak dapat memberikan jaminan perlindungan status hukum dari pemerintah kepada anaknya karena mereka adalah WNA. Dampak ekonomi rumah tangganya, bahwa belum tentu kemampuan finansial ibu WNI ini mapan untuk membiayai pengurusan dokumen asing dan soal perizinan tinggal bagi penduduk asing.

Dampak UU Kewarganegaraan versi lama yang terkait dengan UU Perkawinan dan UU Keimigrasian membuat sebagian ibu-ibu WNI melakukan penyimpangan hukum dengan mendaftarkan anaknya sebagai “Anak Diluar Nikah” dalam Akte Lahir sehingga anaknya otomatis menjadi WNI, tetapi terpisahkan statusnya dari ayah WNA. Padahal kedua orang tua ini menikah secara resmi di Catatan Sipil/KUA/Menikah di Luar Negeri.

Ibu WNI belum tentu pernah mengurus-memiliki paspor asing untuk Anak yang dilahirkan oleh pasangan perkawinan campuran, karena mungkin tidak pernah mengurus ke Kedutaan atau adanya peraturan Negara tersebut yang mensyaratkan kedua orang tuanya harus hadir bersama dengan membawa anaknya yang baru lahir untuk pembuatan paspor. Kendala hukumnya adalah ibu WNI tidak berhak secara sepihak melakukan pembuatan paspor untuk bayinya. Atau ketentuan perpanjangan paspor yang memerlukan tanda tangan ayah WNA.

Keretakan atau ketidakharmonisan rumah tangga suami istri. Pada kenyataannya, seringkali suami WNA membawa pergi dokumen anak-anak (Akte Lahir, Paspor Asing) terutama bila dokumen tersebut dikeluarkan oleh Perwakilan Negara Asing. Untuk meminta dokumen yang baru belum tentu bisa dilakukan secara sepihak oleh ibu WNI saja, sementara anak tersebut masih tinggal bersama ibu WNI di Indonesia.

Tidak banyak ibu WNI yang memilih untuk mengurus KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) sendiri untuk anaknya yang WNA, sebagian karena ketidakpahaman dan sebagian karena ketidaktransparanan akan peraturan imigrasi yang menyebabkan perbedaan interpretasi di lapangan dan di berbagai daerah di Indonesia. Dalam kasus dimana satu keluarga perkawinan campuran mempunyai lebih dari 3 anak ditambah dengan kontrak kerja suami WNA yang sudah berakhir, suami yang mendadak tidak mampu bekerja karena alas an kesehatan atau pekerjaan suami WNA belum tentu memberikan tunjangan izin tinggal untuk anak-anak WNAnya, keadaan ini menjadi beban tambahan ekonomi rumah tangga perkawinan campuran, belum lagi kalau ternyata suami WNA tiba-tiba menghilang entah kemana? Sementara anak harus tetap menjadi tanggungan ibu WNI.

Dalam kasus dimana KITAS anak sudah hampir habis masa berlakunya, tetapi SK Menteri Hukum dan HAM untuk Kewarganegaraan Anak WNI belum terbit. Anak harus menunggu di Indonesia sampai semua dokumen keimigrasiannya siap dan lengkap. Sedangkan ada kemungkinan ketentuan mendadak harus meninggalkan Indonesia karena urusan keluarga yang sangat mendesak dan mengharuskan kehadiran si anak di Negara asing.

3. Dokumen Suami WNA (Paspor Asing)

Kebanyakan para istri WNI mengalami kendala untuk membawa buku paspor asing suami WNA, sebagai salah satu persyaratan yang diminta oleh Permen untuk Pendaftaran Anak WNI, karena factor-faktor:

Dalam perkawinan yang bermasalah, khususnya pada perkawinan beda bangsa yang jelas beda budaya, bahasa, agama, dan hukum, persyaratan ini menimbulkan permasalahan tambahan yang pelik sehingga menjadi kendala dalam memenuhi persyaratan ini. Tentunya pada awal perkawinan setiap orang mengharapkan rumah tangganya berjalan mulus, tapi belum tentu impian menjadi kenyataan hidup. Misalnya: Terjadi KDRT tapi masih mempertahankan perkawinannya demi status perlindungan anak yang masih dinyatakan sebagai WNA/penduduk asing di Indonesia.

Hubungan suami istri yang long distance, beda domisili dikarenakan tugas suami WNA dipindahkan ke Negara yang berbeda-beda sehingga paspor asing suami harus tetap melekat selama bepergian.

Belum tentu mendapat “Green Light” dari suami WNA untuk mendaftarkan anak menjadi WNI, walaupun dengan kondisi perkawinan yang masih baik-baik saja. Peran suami WNA selain sebagai Kepala Keluarga juga berpeluang untuk mendominasi terhadap payung hukum yang berlaku. Ini berarti perempuan WNI tidak mempunyai kapasitas sepenuhnya untuk melakukan keputusan hukum bagi kepentingan dan kebaikan anaknya.

4. Persyaratan Surat Pernyataan Anak Belum Menikah

Permen meminta surat ini dibuat dan ditandatangani di atas meterai. Apakah hal ini lazim diberlakukan kepada anak yang masih dibawah umur, misalnya anak masih umur 3 tahun harus menyatakan belum menikah? Dalam UU Perkawinan yang membolehkan anak menikah umur 17 tahun. Oleh karenanya usulan KPC MELATI sebaiknya diberlakukan hanya bagi anak yang umur jatuh tempo 17 tahun pada saat mendaftarkan menjadi WNI.

5. Legalisasi KTP dan KK di Indonesia

Bahwa peraturan dalam Kartu Keluarga hanya bisa mencantumkan individu yang berstatuskan WNI atau orang asing yang telah mempunyai KTP bagi Penduduk Asing. Akibatnya alamat KTP dan KK belum tentu sama dengan alamat tinggal keluarga perkawinan campuran ini. Ditambah lagi bahwa UU Pokok Agraria menyatakan bahwa WNA tidak dapat memiliki properti dengan Status Hak Milik (SHM).

Intinya, ketidakpraktisan dan dapat memakan waktu lama bila istri WNI harus mondar-mandir ke Kantor Kelurahan di tempat yang belum tentu dekat dengan rumah tinggalnya, atau dalam kota yang sama, atau dalam wilayah propinsi yang sama.

6. Legalisasi Dokumen Yang Diterbitkan oleh Negara Lain / Kantor Perwakilan Asing

Dalam hal ini Akte Nikah dan Akte Lahir Anak.

Tidak semua Kantor Perwakilan Negara Asing di Indonesia mengenal sistem legalisasi dokumen sesuai dengan aslinya. Seperti cara yang lazim dilakukan di Kantor Pemerintah Indonesia adalah pencocokan dokumen asli dengan hasil fotokopinya dan diperlihatkan kepada pejabat yang berwenang dari Kantor yang mengeluarkan surat tersebut untuk menerakan cap dan tanda tangan sesuai dengan aslinya.

Contohnya negara-negara:

* Hong Kong: tidak ada legalisasi bagi dokumen asli.

* Amerika: Tidak ada model True Copy, yang ada penerbitan salinan asli. Untuk memperoleh salinan asli tersebut harus pergi sendiri ke Kantor “Birth and Death Statistic Office” dimana setiap Negara bagian di Amerika mempunyai ketentuan yang berbeda-beda. Untuk memperoleh salinan asli ini tidak bisa diwakilkan oleh Kantor Perwakilan Amerika di Indonesia. Misalnya, anak pertama lahir di Negara Bagian New York, harus ke New York. Anak kedua lahir di Negara bagian California, harus ke California.

* Belgia: Tidak bisa melegalisasi surat di Kantor Perwakilan Belgia di Negara lain. Legalisasi surat harus dilakukan di Negara Belgia dimana dokumen tersebut dikeluarkan.

Anak-anak dalam satu keluarga perkawinan campuran bisa saja dilahirkan di Negara yang berbeda-beda dikarenakan pekerjaan orangtuanya yang mengharuskan perpindahan domisili. Negara-negara tempat anak-anak tersebut dilahirkan mungkin memberlakukan azas ius soli atau ius sanguinis, sehingga menimbulkan kerumitan dalam pengurusan legalisasi dokumen yang diperlukan.

Intinya, tidak semua urusan legalisasi dokumen bisa ditangani oleh Kantor Perwakilan Asing di Indonesia. Karena harus dikembalikan kepada Negara masing-masing yang berwenang melakukan legalisasi dokumen sebagai True Copy/Salinan Asli/Kutipan. Kemudian tidak semua pasangan perkawinan campuran berdomisili di negara dimana mereka pernah menikah atau di tempat setiap kelahiran anak-anaknya.

IV. USULAN KPC MELATI

Motto: Hargailah harkat dan martabat perempuan Indonesia

Kendala pada Permen Pasal 4 ayat 2 huruf c, adalah:

“fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor orang tua anak yang masih berlaku yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia”

Di lapangan hal ini dikondisikan menjadi:

1. Paspor orang tua adalah termasuk pula sebagai paspor ayah anak yang WNA;

2. Alasannya adalah agar mengetahui bahwa anak tersebut benar lahir dari perkawinan campuran;

3. Berkembang pula wacana membuat surat pernyataan dari istri bila tidak dapat memperoleh paspor suami. Hal ini secara hukum sangat rentan, karena selain perempuan WNI tidak diakui sebagai subjek hukum yang penuh untuk melalukan tindakan di muka hukum, merupakan pernyataan sepihak.

Di Akte Lahir Anak sudah dinyatakan nama resmi kedua orang tuanya serta menyatakan kewarganegaraan yang menganut asas ius sanguinis atau asas ius soli. Di Akte Nikah sudah dinyatakan kedua orang tuanya menikah secara sah dan diakui secara universal. Ketika orang tua hendak menikah pada awalnya telah mempersyaratkan keterangan identitas pribadi untuk pendaftaran ke Catatan Sipil baik menikah di Indonesia atau menikah di luar negeri.

Sementara sebagai petunjuk pelaksana tidak seharusnya Permen tersebut diinterpretasikan sedemikian jauh karena pada akhirnya tidak dapat menjalankan prinsip-prinsip yang diamanatkan dalam UU Kewarganegraan sebab:

1. Anak yang termasuk dalam Pasal Bab VII Peraturan Peralihan Pasal 41 UU Kewarganegaraan adalah anak-anak yang berasal dari perkawinan campuran;

2. Bagaimana mengetahuinya? Dapat dilihat dari UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 59 Juncto UU Kewarganegaraan No. 62 Tahun 1958, dimana mereka yang dilahirkan dari sebuah perkawinan campuran yang sah otomatis mengikuti kewarganegaraan ayahnya;

3. Bagaimana membuktikannya? Dapat dilihat dari akta kelahiran anak yang jelas-jelas menyebutkan asal-usul anak tersebut.

4. Gramatikal “atau” adalah pilihan, dan sebenarnya ini ditujukan untuk WNI yang tinggal di luar negeri untuk melakukan pendaftaran anak mereka melalui perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Usulan dari KPC MELATI

1. Tinjau ketentuan Fotokopi KTP atau paspor kedua orang tuanya. Diubah menjadi KTP (bagi yang tinggal di dalam negeri) atau paspor ibu WNI (bagi yang tinggal di luar negeri).

2. Pencocokan dokumen asli dengan fotokopi cukup dilakukan di Kantor Wilayah Dephukham sebagai pelayanan satu atap.

3. Surat Pernyataan Anak Belum Menikah hanya perlu dibuat oleh pemohon yang berusia 17 tahun ke atas.

Persyaratan yang diperlukan hanya:

* Akte Lahir Anak

* Buku Nikah/Akta Perkawinan/ Akta Cerai

* KTP Ibu WNI / Paspor Ibu WNI

* KK Ibu WNI

* Formulir Surat Permohonan Kewarganegaraan Anak Menjadi WNI

* Surat Pernyataan Anak Belum Menikah Bagi Pemohon yang berusia 17 tahun

Biaya pengurusan pendaftaran WNI dan Lainnya

Keterangan dan kejelasan soal biaya pengurusan pendaftaran anak menjadi WNI berkaitan dengan kebijakan dari Dept. Keuangan soal Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). KPC MELATI sangat mengharapkan transparansi soal biaya dari pihak pemerintah.

V. SURAT EDARAN tentang KEIMIGRASIAN

Kondisi peraturan pelaksanaan pada tahap berikutnya berupa Surat Edaran dari Menteri Hukum dan HAM tentang:

Fasilitas Keimigrasian bagi Anak Subyek Kewarganegaraan Ganda Terbatas yang lahir sebelum UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI.

Yang intinya soal pengaturan keimigrasian, yaitu:

Kepala Kantor Imigrasi atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak, setelah menerima laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 3 melakukan:

1. Pembatalan/pencabutan izin keimigrasian atas nama anak yang bersangkutan;

2. Penerbitan Paspor Republik Indonesia atas permohonan anak yang bersangkutan dan/atau orang tua atau walinya serta mencatatnya dalam buku register dengan menerakan cap pada Paspor Republik Indonesia di halaman endorsement/pengesahan yang berbunyi: “Pemegang Paspor ini adalah subyek Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia” (bentuk dan ukuran cap sebagaimana tercantum dalam Lampiran I);

3. Pemberian keterangan yang dilekatkan (affidavit) pada paspor kebangsaan lain bahwa “Yang bersangkutan adalah subyek Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia” (bentuk affidavit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II).

Akan tetapi surat edaran ini belum mempunyai Juklak atau Juknisnya di lapangan sehingga petugas keimigrasian belum siap mengurus sampai penerbitan paspor WNI bagi anak subjek kewarganegaraan ganda terbatas.

-------------------------------

PROGRAM KERJA KPC MELATI 2007

Sejalan dengan turunan UU Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006, KPC MELATI akan melakukan kegiatan kemitraan dengan DPR dan Dephukham serta Instansi Pemerintah yang terkait dalam mengusung Rancangan Undang-Undang Keimigrasian yang akan dibahas di DPR mulai bulan Januari 2007.

Dukungan dari Bapak dan Ibu sangat diharapkan agar RUU Keimigrasian ini dapat menjadi langkah reformasi hukum pemerintah Indonesia.

Dirangkum oleh : Tim Substansi KPC MELATI

( Jumlah Kata : 2522 )