Implementasi dan Konsekuensi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Del.icio.us Digg Reddit Technorati Furl
24-01-2008 08:51:53 PM - Rangkuman Dialog Interaktif dan Seminar - Oleh Admin - Dilihat : 3709 kali 

“Implementasi dan Konsekuensi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendaftaran untuk Memperoleh Kewarganegaraan RI Berdasarkan Pasal 41 UU No. 12 Tahun 2006 Bagi Anak-anak yang Dapat Memperoleh Kewarganegaraan Ganda Terbatas”

Diselenggarakan oleh KPC MELATI

Hotel Mandarin Oriental, Jakarta

21 November 2006

Acara ini diprakarsai oleh KPC Melati sebagai langkah sosialisasi terhadap terbitnya Peraturan Menteri (PerMen) Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dr. Hamid Awaluddin, SH, MH., tanggal 26 September 2006. PerMen ini memuat dan mengatur tatalaksana/tatacara di lapangan bagi perkawinan campuran yang ingin mendaftarkan anak-anak mereka menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Hadir sebagai Keynote Speaker dalam Dialog Interaktif ini adalah Menteri Hukum dan HAM RI, Dr. Hamid Awalludin, SH, yang selain memberikan pemaparan tentang PerMen Kewarganegaraan Ganda Terbatas juga secara simbolis memberikan SK Menteri bagi 12 (dua belas) anak-anak keluarga perkawinan campuran yang tercatat sebagai anak-anak Indonesia generasi pertama yang secara resmi mendapatkan status WNI.

TOPIK DAN PEMBICARA

SESI I - PEMBUKAAN

Sambutan dari Ketua KPC MELATI

Ibu Enggi Holt

Harapan dari KPC MELATI atas diselenggarakannya dialog interaktif ini adalah untuk menyebarkan informasi tentang tata cara pendaftaran anak-anak sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. 01-HL.03.01 Tahun 2006 yang berkaitan dengan anak-anak yang telah lahir sebelum UU kewarganegaraan yang baru disahkan untuk turut mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia.

---------------------------

Sambutan dari Menteri Hukum dan HAM

Bapak Dr. Hamid Awaluddin, SH

Pertama, fokus perhatian kita adalah perkawinan campuran, karena banyak sekali kasus yang memang harus di antisipasi terutama perkawinan campuran dimana perempuan Indonesia menikah dengan suami asing.

Kedua, saya memahami betul betapa sulitnya menjadi orang asing diluar negeri. Karena itulah saya mencoba merefleksikan dalam bentuk perubahan, hal inilah yang melahirkan pasal yang sangat terbuka didalam undang-undang ini.

Kenapa kita harus merubah paradigma kita dalam memandang kewarganegaraan :

1. Masyarakat berubah, bangsa Indonesia sudah sangat terbuka, interaksi sosial bangsa Indonesia dengan bangsa lain itu sudah sangat terbuka.

2. Dunia sendiri sudah berubah, pertemuan dua perubahan ini harus di antisipasi dalam bentuk legal instrument, jadi hukum harus menjawab tantangan perubahan terutama dinamika interaksi bangsa ini. Bangsa kita sudah sngat berubah, kalau hukumnya tidak dirubah ya tidak bisa, itulah sebabnya kita rubah.

Ada satu masalah yaitu bagaimana yang sudah menjadi warganegara, lalu sudah keluar SK Menteri?

Tolong orang tua cepat-cepat melaporkan ke kantor imigrasi, jadi semua yang memiliki putra dan putri dan mendapatkan SK Menteri menjadi WNI tolong cepat dilaporkan ke kantor imigrasi dimana anda berada untuk :

1. Melaporkan dan menunjukan SK Menteri tentang kewarganegaraan itu dan di catat.

2. Menyerahkan paspor lamanya untuk di lihat.

Kenapa penting?

Karena ini double citizen, double citizen means bisa memiliki paspor Indonesia yang baru dan bisa memiliki paspor lamanya.

Mengapa harus melapor?

Supaya di proses pembuatan paspor Indonesianya kalau mau, adapun yang mau keluar negeri, anak yang mau keluar negeri, ada pertanyaan paspor mana yang di pakai? In and out. Menurut surat yang saya tanda tangani kemarin either one, bisa pilih yang mana dengan catatan petugas imigrasi saya akan memberi label di pasport asingnya “this person is subject to pasal 41” akan kita label jadi tidak soal. Hanya kalau anda pakai paspor Indonesia keluar, waktu masuk harus konsistem pakai paspor Indonesia. Jangan keluar pakai paspor Indonesia masuk pakai paspor Haiti, susah kita. Jadi kalau anda keluar pakai paspor Indonesia, Anda masukpun juga dengan paspor Indonesia.

SESI II - KEBIJAKAN

Sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Pasal Pasal 21 dan Pasal 41 tentang Anak-anak yang berhak menjadi subyek Kewarganegaraan Ganda Terbatas yang, terdiri dari:

1. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;

2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;

3. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warganegara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan) belas tahun atau belum kawin;

4. Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing;

5. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warganegara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan dan;

6. Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan.

Bagi anak-anak yang telah lahir sebelum UU No. 12 Tahun 2006 diundangkan dan belum berusia 18 tahun atau belum kawin diberikan kesempatan untuk mendaftarkan sebagai warganegara Indonesia dalam waktu 4 (empat) tahun sesudah UU Kewargegaraan berlaku (1 Agustus 2006).

Batas waktu permohonan pendaftaran anak sebagai warganegara Indonesia hanya dapat diproses apabila telah diajukan secara lengkap kepada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM/Perwakilan RI paling lambat pada tanggal 1 Agustus 2010.

--------------------------

”Kebijakan Keimigrasian dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia”

Bapak Basyir Ahmad Barmawi

Dirjen Imigrasi Dephukham

Yang diwakili oleh Bapak Firdaus Amir SH, MH

Kasubdit Direktorat Alih Status Ditjen Imigrasi, Departemen Hukum & HAM

Apa peran Direktorat Imigrasi didalam UU kewarganegaraan:

* Bagi anak-anak yang telah mendapatkan SK Menteri, mereka harus dilaporkan ke Kantor Imigrasi untuk pembatalan atau pencabutan izin tinggal KITAS. Proses berikutnya adalah, pada paspor asingnya akan diberi keterangan affidafit artinya di lekatkan bahwa dia disamping asing adalah warga negara Indonesia. Jadi apabila si anak tetap memakai paspor asing tetap di perlakukan sebagaimana orang Indonesia.

* Sebagai subyek pasal 4 huruf c,d,h,l dan pasal 5 bahwa itu adalah subyek kewarganegaraan ganda terbatas. Kebijakannya dibagi dua :

1. Anak yang lahir sebelum UU – akan diatur Peraturan Menteri dan Surat Edaran Menteri.

2. Anak yang lahir setelah UU – akan diatur di Peraturan Pemerintah karena sifatnya abadi.

--------------------------

”Kebijakan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan”

Bapak Joko Moersito, SH

Kasubdit Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan Pembatalan Akta

Direktur Jenderal Administrasi dan Kependudukan, Departemen Dalam Negeri

1. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan itu merupakan satu dari 11 peristiwa penting di dalam pencatatan sipil yang mempunyai 3 konten besar yaitu :

1.1. Pendaftaran Penduduk (Domisili, perpindahan baik didalam negeri maupun perpindahan ke luar negeri)

1.2. Pencatatan sipil, merupakan peristiwa penting yang salah satunya adalah pencatatan kewarganegaraan

1.3. Pengelolaan informasi andimistrasi kependudukan. Ini masih merupakan hal yang baru. Departemen Dalam Negeri sedang berusaha keras membangun data base kependudukan secara nasional yang bersumber kepada registrasi yang didapat langsung dari pelaporan dan pencatatan peristiwa penting, bukan dari survey dan sensus.

2. Pencatatan sipil merupakan pengakuan negara atas status dan hak sipil seseorang, dalam konteks kewarganegaraan ada 3 pengakuan:

2.1. Negara mengakui nama seseorang

2.2. Negara mengakui siapa orang tuanya

2.3. Negara mengakui apa kewarganegaraannya

Perlu di ingat bahwa catatan sipil tidak pernah memberikan kewarganegaraan, yang memberikan adalah hukum kewarganegaraan tetapi lebih kuat ketika penetapan / keputusan menteri yang sudah menetapkan status kewarganegaraan

3. Catatan sipil itu posisi hukumnya menindak lanjuti peristiwa-peristiwa penting seperti kelahiran, kematian.

4. Dalam proses perubahan status kewarganegaraan ini tidak ada yang baru. Bagi anak-anak yang sudah mendapatkan status kewarganegaraan yang baru segera di laporkan untuk dicatat dan untuk mengelaborasi lebih lanjut status dwi kewarganegaraannya.

Biaya kewarganegaraan yang menentukan adalah : PERDA dan akan di sesuaikan.

SESI III - OPERASIONAL

”Implementasi UU No. 12 Tahun 2006 dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM”

Bapak Asyarie Syihabudin. , SH,MH

Kasubdit Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Departemen Hukum dan HAM

Tatacara Pendaftaran untuk Anak memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 41 diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) No.M.01-HL.03.01 Tahun 2006, yaitu:

Pendaftaran ke Kantor Wilayah Hukum dan HA/ Perwakilan RI dilakukan oleh salah satu orang tua atau walinya dengan mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup.

Keterangan permohonan pendaftaran anak harus memuat:

1. Nama lengkap, alamat tempat tinggal salah satu orang tua atau wali anak;

2. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir serta kewarganegaraan kedua orang tua;

3. Nama lengkap, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, status perkawinan anak serta hubungan hukum kekeluargaaan anak dengan orang tua, dan

4. Kewarganegaraan anak.

Bukti Lampiran Permohonan pendaftaran, sebagai berikut:

1. Formulir kutipan akte kelahiran anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia;

2. Surat pernyataan dari orang tua atau wali bahwa anak belum kawin;

3. Fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor orang tua anak yang masih berlaku yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, dan

4. Pas foto anak terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 7 (tujuh) lembar.

5. Bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah harus melampirkan fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah atau kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian atau keterangan/kutipan akte kematian salah seorang dari orang tua anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;

6. Bagi anak yang diakui atau yang diangkap harus melampirkan fotokopi kutipan akte pengakuan atau penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;

7. Bagi anak yang sudah berusia 17 tahun dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia harus melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk warga negara asing yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan

8. Bagi anak yang belum wajib memiliki kartu tanda penduduk yang bertempat tinggal di wilayah negara RI melampirkan fotokopi kartu keluarga orang tua yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Tahapan Proses Kerja di Pemerintah

I. Proses di Kantor Wilayah/Perwakilan RI

1. Memeriksa kelengkapan permohonan pendaftaran dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima.

2. Jika permohonan pendaftaran belum lengkap. Kanwil Dephukham/Perwakilan RI akan mengembalikan permohonan pendaftaran dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima untuk dilengkapi.

3. Jika permohonan pendaftaran telah dinyatakan lengkap oleh Kanwil Dephukham/Perwakilan RI, akan menyampaikan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima.

II. Proses di tingkat Menteri

1. Kelengkapan dokuken diperiksa Menteri dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima dari Kanwil Dephukham/Perwakilan RI.

2. Jika permohonan pendaftaran belum lengkap sesuai Pasal 4, maka Menteri akan mengembalikan permohonan pendaftaran ke Kanwil Dephukham/Perwakilan RI terhitung 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima untuk dilengkapi.

3. Jika permohonan pendaftaran telah dinyatakan lengkap oleh, maka Menteri akan menetapkan keputusan memperoleh Kewarganegaraan RI dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan pendaftaran diterima dari Kantor Dephukham/Perwakilan RI.

III. Penyampaian Keputusan

1. Keputusan Menteri disampaikan kepada Kanwil Dephukham/Perwakilan RI dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri ditetapkan.

2. Kanwil Dephukham/Perwakilan RI akan menyampaikan Keputusan Menteri kepada orang tua atau wali anak yang memohon pendaftaran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Keputusan Menteri diterima.

-----------------------

”Implementasi Keimigrasian dalam pelaksanaan PERMEN HukHAM RI No. M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tatacara pendaftaran untuk memperoleh Kewarganegaraan RI berdasarkan pasal 41”

Bapak Firdaus Amir SH, MH

Kasubdit Direktorat Alih Status Ditjen Imigrasi, Departemen Hukum & HAM

* Yang lahir sebelum UU tidak langsung menjadi warga Negara Indonesia, akan tetapi di berikan waktu 4 tahun untuk mendaftar menjadi warganegara Indonesia.

* Yang lahir setelah UU langsung menjadi WNI

* Tidak/belum mendaftar - Wajib memperpanjang ijin tinggal, tetapi penyelesaiannya cukup di kantor imigrasi setempat.

* Bagaimana bila sudah mendaftar akan tetapi SK belum keluar akan tetapu ijin tinggal KITAS habis, maka akan diberikan penangguhan selama 90 hari di Kantor Imigrasi setempat dan tidak ada biaya.

* Yang sudah mendaftar dan keluar SK, harap datang ke Kantor Imigrasi untuk mencabut ijin tinggal KITAS, dan dapat memperoleh paspor Indonesia. Passpor akan di sebutkan bahwa “subyek pasal 41”

* Setelah mempunyai 2 paspor, harus memilih pasport mana yang akan di pakai untuk keluar dan masuk wilayah Indonesia.

-------------------------

”Implikasi Pelaksanaan Undang-Undang Kewarganegaraan (anak hasil perkawinan campuran) terhadap pelaksanaan Administrasi Kependudukan”

Bapak Drs. M.T. Petrus Hadrianus Hutahuruk

Mewakili Bapak Amien Pulungan, SH, MM

Kasubdit Pencatatan Kewarganegaraan Direktorat Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan, Departemen Dalam Negeri

Implementasi Pencatatan Untuk Anak Subyek Kewarganegaraan Ganda Terbatas

Penanganan adminisirasi kependudukan telah dilakukan dengan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) maka pencatatan kewarganegaraan penting untuk dilaksanakan dalam rangka pemutakhiran database kependudukan. Selanjutnya database tersebut akan diakses oleh Unit Kerja Pendaftaran Penduduk untuk memproses pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

1. Tatacara Pencatatan Bagi Anak yang lahir sebelum terbitnya UU No. 12 Tahun 2006 dengan usia di bawah 18 tahun:

A. Akte yang diterbitkan di Indonesia

I. Pemohon di Indonesia

1. Pemohon telah mendapatkan SK Menteri Hukum dan HAM, bisa datang ke Unit Kerja yang Mengangani Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota tempat diterbitkan akta.

2. Unit Kerja Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota akan memberi catatan pinggir pada buku register akta dan kutipan akta.

3. Menyangkut soal biaya, lamanya dan pemberian catatan pinggir tergantung pada masing-masing daerah.

II. Pemohon Di Luar Wilayah Indonesia

1. Pemohon setelah mendapat SK Menteri Hukum dan HAM, tetapi masih berada di luar wilayah Indonesia, setelah kembali ke Indonesia segera datang ke Unit Kerja yang menangani Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota dimana tempat diterbitkannya akta dan kutipan akta.

2. Unit Kerja Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota menerbitkan Tanda Bukti Lapor.

3. Menyangkut soal biaya, lamanya dan pemberian catatan pinggir tergantung pada masing-masing daerah.

B. Akta yang Diterbitkan Di Luar Wilayah Indonesia

I. Pemohon di Indonesia

1. Pemohon setelah mendapat SK Menteri Hukum dan HAM, datang ke unit Kerja yang Menangani Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota tempat tinggalnya untuk melapor.

2. Unit Kerja Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota menerbitkan Tanda Bukti Lapor.

3. Menyangkut soal biaya, lamanya proses pemberian tanda bukti lapor tergantung pada masing-masing daerah.

II. Pemohon Di Luar Wilayah Indonesia

1. Pemohon setelah mendapat SK Menteri Hukum dan HAM, datang ke unit Kerja yang Menangani Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota tempat tinggalnya untuk melapor.

2. Unit Kerja Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota menerbitkan Tanda Bukti Lapor.

3. Menyangkut soal biaya, lamanya proses pemberian tanda bukti lapor tergantung pada masing-masing daerah.

2. Tatacara Bagi Anak Yang Lahir Setelah Diterbitkannya UU No. 12 Tahun 2006:

I. Pemohon Di Indonesia

1. Pemohon datang ke Unit Kerja yang Menangani Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota tempat peristiwa pencatatan sipil untuk mencatatatkan peristiwa sipil paling lambat 60 hari kerja sejak tanggal kelahiran.

2. Unit Kerja Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota mencatat pada Buku Registrasi Akta dan menerbitkan Kutipan Akta.

3. Menyangkut soal biaya, lamanya proses penerbitan akta tergantung masing-masing daerah.

Apabila pencatatan melebihi jangka waktu:

* Jangka waktu lebih dari 60 hari kerja sampai 1 tahun ditetapkan oleh instansi pelaksana.

* Jangka waktu diatas 1 tahun harus mendapat penetapan pengadilan.

II. Pemohon Di Luar Wilayah Indonesia

1. Setelah kembali ke Indonesia pemohon harus datang ke Unit Kerja yang Menangani Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota tempat tinggalnya untuk melapor paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal kedatangan ke Indonesia.

2. Unit Kerja Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota menerbitkan Tanda Bukti Lapor.

3. Menyangkut soal biaya, lamanya proses penerbitan tanda bukti lapor tergantung pada masing-masing daerah.

-------------------

”Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”

Bapak Drs. H.K Abdul Kadir, Msi

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Departemen Dalam Negeri

Tatacara Pencatatan Kelahiran bagi Anak Perkawinan Campuran

Mekanisme pencatatan kelahiran anak perkawinan campuran sama dengan mekanisme pencatatan kelahiran anak WNI, hanya berbeda dalam persyaratannya saja, karena salah satu orang tua WN anak harus melampirkan dokumen keimigrasian, paspor dan SKLD orang tua dan permohonan diajukan dalam batas selambat-lambatnya 60 hari kerja sejak tanggal kelahiran. Apabila melebihi batas waktu yang ditentukan, maka terlebih dahulu mendapat penetapan Pengadilan Negeri.

Anak WNI maupun anak dari perkawinan campuran yang lahir di luar negeri, yang berwenang menerbitkan akta kelahirannya adalah negara dimana anak tersebut dilahirkan (azas peristiwa). Selanjutnya setelah kembali ke Indonesia, dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil sesuai domisili dalamw aktu paling lama 30 hari kerja sejak kedatangan untuk pemutakhiran biodata (pasal 43 Permendagri No. 28 Tahun 2005).

Permasalahan:

Dengan berlakunya UU No. 12 Tahun 2006 dan Permen No.M.01-HL.03.01 Tahun 2006 bahwa anak dari perkawinan campuran yang lahir sebelum terbitnya UU No. 12 Tahun 2006 harus dengan mengajukan permohonan Kewarganegaraan WI kepada Kanwil Dephukham.

Pertanyaannya, dalam hal teknis pencatatan Kewarganegaraan Ri pada KK/KTP/Akte Kelahiran, apakah:

1. Menghapus WNA sebelumnya, diganti dengan WNI?

2. Dicantumkan WNI tanpa menghapus WNA lama sampai umur 18 tahun;

3. Bila point b, dimana harus didaftarkan mengingat KK, KTP, Akte Catatan Sipil hanya mengenal WNI dan WNA. Apakah akan dibuat baru?

4. Dalam pencatatan perkawinan untuk perkawinan campuran masih menganut ke warga negaraan suami dalam penentuan ke warga negaraan dalam akta perkawinannya?

------------------------

”Peranan Departemen Luar Negeri Dalam Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri”

Bapak Victor J. Sambuaga

Mewakili Bapak Ferry Adamhar

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI)

Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Departemen Luar Negeri

Deplu dalam melaksanakan politik luar negeri RI sesuai amanat Konstitusi berkewajiban untuk mengamankan kepentingan nasional yang diatur dalam empat prioritas pelaksanaan politik negeri Indonesia, yaitu:

1. mempertahankan kesatuan nasional dan integritas wilayah

2. membantu pemulihan perekonomian nasional

3. membantu pemulihan citra Indonesia

4. memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri.

Perwakilan RI di luar negeri merupakan ”rumah yang ramah’ bagi seluruh warga negara Indonesia di negara tersebut.

Dalam menjalankan UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, salah satunya anak hasil perkawinan campuran antara WNI dan WNA bisa mendapatkan kewarganegaraan ganda terbatas. Dimana ketika UU Kewarganegaraan yang sebelumnya pada saat penanganan kasus yang timbul dari permasalahan oleh pasangan perkawinan campuran WNI-WNA, misalnya hak perwalian anak/pengasuhan anak dimana terjadi perubahan status anak menjadi WNI dan status ”penculikan” anak oleh salah satu orang tuanya. Tetapi dengan berlakunya UU No.12/2006 yang lebih menguntungkan bagi si anak maka akan lebih memudahkan pemerintah Indonesia melalui Perwakilan RI untuk membantu penyelesaian masalah terkait dengan kewarganegaraan.

Meskipun UU No.12/2006 telah diundangkan, apabila terjadi benturan hukum atau aturan, dimana hukum nasional Indonesia tidak mungkin berlaku di negara lain, maka perlindungan yang diberikan dengan memastikan bahwa ketentuan hukum yang diberlakukan dijalankan dengan memperhatikan penjaminan atas hak-hak WNI yang bersangkutan.

---------------------------

dirangkum oleh Marcellina

Team KPC Melati

( Jumlah Kata : 2876 )